Jakarta - Setelah sejumlah Komisi DPR RI bertolak untuk studi banding 'pelesiran' ke beberapa negara, kini giliran Badan Kehormatan (BK) DPR juga akan melakukan hal yang sama. Selama enam hari, dijadwalkan 8 anggota BK DPR akan studi banding ke Yunani. Delegasi yang dipimpin Wakil Ketua BK Nudirman Munir, menurut rencana akan berangkat pada 23 Oktober 2010 mendatang.
Nudirman mengatakan, Yunani menjadi pilihan karena dinilai sebagai negara demokrasi tertua di dunia. "Kami perlu melakukan pembandingan bagaimana tentang tata beracara, etika senator di sana. Mereka sudah lama membentuk Badan Kehormatan, yaitu sejak zaman Romawi kuno," kata Nudirman di gedunG DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2010).
Menurut Nudirman, informasi mengenai peraturan dan tata cara BK DPR di Yunani tidak bisa dipelajari melalui internet. "Enggak bisa dilihat di internet. Coba buka di internet ada enggak aturan Badan Kehormatan di Yunani seperti apa?" ujarnya beralasan.
Pengalaman studi banding ke luar negeri, lanjut Nudirman, diperlukan agar bisa berkaca pada praktik di negara lain. Menurutnya, pengalaman tersebut bisa menjadi masukan bagi penerapan di dalam negeri. "Dengan melihat langsung, kita akan lebih kuat. Kita harus lihat bagaimana keadaan di luar. Agar kita enggak dikibulin lembaga swadaya masyarakat (LSM). Katanya, di negara sana begini, begini. Kita mau lihat kenyataan," kilah politisi Golkar ini.
"Kenapa LSM bisa ke sana, kita kok dilarang? Apa karena mereka dibiayai asing? Terus kita karena dibiayai rakyat diprotes?" imbuhnya pula.
Selain Nudirman, para anggota BK DPR yang akan berangkat ke Yunani adalah Chairuman Harahap (Fraksi Partai Golkar), Salim Mengga dan Darizal Basir (Fraksi Partai Demokrat), Anshari Siregar (Fraksi PKS), Abdul Rozak Rais (Fraksi PAN), Usman Djafar (Fraksi PPP) dan Ali Maschan Moesa (Fraksi PKB).
Berbeda sikap dengan delapan anggotanya, Ketua BK DPR Gayus Lumbuun justeru menolak berangkat ke Yunani untuk belajar etika dan disiplin. Anggota DPR dari Fraksi PDIP ini berpendapat bahwa kunjungan ke Yunani itu tidak ada manfaatnya dan anggarannya besar miliaran rupiah. “Hati nurani saya menolak kegiatan itu karena anggarannya cukup besar,” paparnya.
Gayus mengaku telah mengetahui rencana lawatan ke luar negeri tersebut. Meski kegiatan itu tidak menyalahi aturan tetapi tidak ada manfaatnya. “Karena BK tidak legitimate. Jadi, baru ada tujuh fraksi yang mewakili di BK. Ada dua fraksi lagi yang memiliki hak, tetapi tidak direspons. Pokoknya, saya lihat tidak ada manfaatnya,” ungkap Ketua BK. (*/Kompas/red)
http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/16341/Giliran-BK-DPR-Plesiran-ke-Yunani.jp
Tidak ada komentar:
Posting Komentar